LSI, Masyarakat Minta DPR Tandingan Bubar

Jakarta-- Sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan segera membubarkan diri. Pasalnya adanya DPR tandingan akan menghambat kinerja DPR sendiri dan pemerintah, bahkan tidak menunjukkan adanya keberpihakan kepadakepentingan masyarakat, melainkan kepentingan partai dan elit politik.

"61,2 persen responden menyatakan DPR tandingan sebaiknya membubarkan diri. Dan hanya 22,95 persen yang menginginkan DPR tandingan ini bertahan", kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Dewi Arum saat memaparkan Hasil Survei LSI, di Jakarta, Kamis (6/11).

Dewi menuturkan, dalam survei yang dilakukan pada 3-4 November 2014, kepada 1.200 responden di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling dan margin error 2,9 persen tersebut, ada tiga alasan yang mengerucut, yakni pertama, DPR tandingan menjadi preseden buruk bagi kehidupan politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi

"Kedua, DPR tandingan akan merusak struktur kerja DPR, sehingga fungsi dan tugas yang melekat pada anggota dewan tidak dapat dilaksanakan. Dengan terhambatnya tugas DPR otomatis akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK", paparnya.

Adapun alasan Ketiga, lanjut Dewi, munculnya DPR tandingan bukan lantaran kepentingan umum, melainkan karena kepentingan segelintir partai, terutama akibat kekalahan KIH dalam pertarungan di parlemen.

"Sebanyak 50,8 persen publik menilai, itu akibat kesalahan kubu KIH yang terlambat memperluas dukungan partai", ujarnya. (BUD)