Bakamla Fasilitasi Pembahasan Konsep Sistem Informasi Keamanan Laut Terpadu

detak- Plt. Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Brigjen Pol. Drs. Arifin, M.H. membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Harmonisasi Strategi Sistem Peringatan Dini Keamanan Laut di Hotel Aston Imperial Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/4/2017).

Rakor dilaksanakan dalam rangka membahas tindak lanjut hasil dari Forum Koordinasi Strategi Sistem Peringatan Dini yang dilaksanakan di Denpasar Bali pada 6-7 Oktober 2016. Diharapkan melalui kegiatan lanjutan ini dapat segera diwujudkan satu konsep sistem informasi pengawasan wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia secara terpadu dengan dukungan Sistem Peringatan Dini keamanan dan keselamatan laut yang bersinergi guna tercapainya kepentingan nasional.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakamla RI melalui Direktorat Strategi Bakamla RI dan dipimpin oleh Direktur Strategi Bakamla RI Laksma TNI Lilik Abu Siswanto, M.Si ini menetapkan tiga sasaran, yaitu terciptanya sinergi antar instansi dibidang pengelolaan informasi maritim dalam upaya pengamanan laut, terwujudnya kesepakatan tentang konsep sistem informasi Kamla terpadu, dan dihasilkannya bahan masukan perumusan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Rakor bertema "Optimalisasi Sistem Informasi Maritim Guna Mewujudkan Sistem Peringatan Dini Nasional dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Laut" dengan menghadirkan nara sumber antara lain Waaspam Kasal Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, Analis Kebijakan Polri Brigjen Pol. Drs. Anang Syarif Hidayat dan Koordinator Pokja Bakamla RI Ir.Kurdinanto Sarah, M.Sc. Selaku moderator yaitu Kasie Operasi 2 PSDKP-KKP Ratih Seftiariski, S.T., M.M. dan Kasie Pemantauan Data dan Jaringan Satelit Bakamla RI Tuti Ida Halida , S.T., M.TI.

Kegiatan rakor dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait antara lain Mabes TNI, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU, Polair Baharkam Polri, Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemenhub, Kemenkumham, KKP, Kemenkeu, Kemhan, BMKG, Basarnas, Badan Informasi Geospasial, BIN, BNPP, BPPT, Lapan, Lemsanneg dan LIPI.