Follow : Like : RSS : Mobile :

Turunkan Tarif Interkoneksi, Pemerintah Minta Bantuan Verifikator Independen

Foto | Istimewa | Detakjakarta.com

detak- Persoalan tarif interkoneksi pada industri telekomunikasi memang belum menemukan titik temu. Padahal Surat Edaran dari Kementerian Kominfo No 1153 yang diterbitkan 2 Agustus 2016 lalu mewajibkan operator untuk menurunkan tarif interkoneksi.

Tujuan Pemerintah menurunkan tarif adalah demi menjamin ketersediaan infrastruktur dan menguntungkan konsumen.

Benyamin Sura, Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mengkaji dengan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) terkait besaran interkoneksi.

"Saat ini kami sedang melakukan lelang tahap kedua untuk mendapatkan verifikator independen untuk menilai besaran nilai interkoneksi yang tentu membutuhkan data-data dari operator", kata Benyamin ditemui di seminar Indonesia Technology Forum bertajuk Membedah Efisiensi Tarif Interkoneksi 2017 di The Crown Plaza, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Dengan bantuan verifikator independen tersebut, diharapkan besaran nilai interkoneksi dapat diterima oleh semua pihak.

"Kalau ini gagal meminta bantuan verifikator, kemungkinan kita minta bantuan BPKP", ujarnya.

Sementara menurut I Ketut Prihadi Kresna selaku komisioner BRTI, pihaknya jelas mendukung industri telekomunikasi yang sehat.

"Penyesuaian terhadap tarif interkoneksi adalah salah satu upaya mengarah kepada persaingan industri telekomunikasi yang sehat", jelasnya.

Turunnya biaya interkoneksi juga diyakini tak akan mengurangi pendapatan operator. Penurunan biaya 1% dapat berpengaruh kepada kenaikan penggunaan telepon hingga 40%, sehingga operator pendapatannya tetap meningkat. (RIE)