Seribu Penambang Rakyat Akan Hadiri Konggres ke-II APRI

detak- Sekitar 1.000 penambang rakyat diperkirakan akan mengikuti Kongkres ke-II Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) dan Konferensi Internasional Pertambangan Rakyat Indonesia yang akan digelar pada 1-4 November 2016 mendatang di Auditorium PT Aneka Tambang (Antam) di Jakarta.

"Akan dihadiri sebanyak sebanyak 1.000 penambang yang ada di seluruh Indonesia serta para peneliti internasional", kata Ketua Umum APRI, Gatot Sugiharto kepada wartawan, Sabtu (8/10).

Menurut Gatot, tujuan digelarnya Konggres ke-II dan Konferensi Internasional Pertambangan Rakyat Indonesia ini adalah untuk menampaikan update perkembangan APRI yang sudah berdiri sejak 2 tahun lalu. Selain itu, dalam konferensi internasional tersebut juga akan dipaparkan hasil penelitian dari berbagai universitas baik dari dalam maupun dari luar negeri.

"Pada hari kedua, konferensi internasional tambang rakyat akan diikuti sebanyak 200 perserta, 40 pembicara dari 50 negara. Dan yang sudah konfirm sebanyak 10 negara", ujarnya.

Gatot menuturkan, sepanjang berdirinya selama dua tahun (berdiri pada 24 November 2014 di Jogyakarta), APRI sudah memiliki 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan lebih dari 350 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota yang tersebar diseluruh Indonesia.

Anggota APRI adalah semua orang yang berkecimpung dalam kegiatan pertambangan rakyat baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga pekerja tambang yang masih berjuang untuk mendapatkan legalitas, para pemilik IPR (perorangan/kelompok/koperasi), pemilik IUP Batuan dan/atau mineral 10 ha, pemilik IUP Batubara 100 ha, para ahli pertambangan rakyat, dan orang-orang yang peduli dengan pengembangan tambang rakyat.

Gatot mengakui, usaha tambang rakyat memang kerap dikeluhkan karena dinilai berdampak negative terhadap lingkungan. Untuk itu APRI mulai menerapkan konsep Collective Responsible Mining (CRM) dalam tata kelola tambang rakyat, yaitu kolektif, legal, aman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dengan CRM, lanjut Gatot, keberadaan tambang rakyat akan memperkuat dan memacu sektor lain seperti pertanian, perdagangan, perbengkelan, kerajinan, kontruksi, perindustrian dan lainnya. Dengan pertambangan yang bertanggungjawab, maka semua areal tambang rakyat di Indonesia akan direhabilitasi menjadi wilayah hijau atau wilayah bermanfaat lainnya.

"CRM akan bertanggung jawab terhadap setiap blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) seluas 25 hektar, CRM bertanggung jawab untuk mengurus legalitas kelembagaan dan perijinan pertambangan, keamanan kegiatan menambang, mengolah secara ramah lingkungan, mengusahakan keberlanjutan, menjamin keadilan produksi, dan memastikan rehabilitasi paska tambang", jelasnya.

Gatot mentargetkan akan mampu membangun hingga 1.200 CRM di seluruh Indonesia hingga tahun 2018, dengan jumlah anggota mencapai 3 juta penambang. Untuk itu ia berharap pemerintah dapat melihat bahwa tambang rakyat adalah potensi ekonomi yang sangat besar, bukan suatu kejahatan, serta mengakui bahwa penambang rakyat merupakan matapencaharian yang sama dengan nelayan, petani, guru, dan sebagainya.

"Bahkan seharusnya pemerintah dapat melihat bahwa tambang rakyat adalah satu-satunya mata pencaharian yang tidak membutuhkan subsidi, tetapi justru akan memberikan income buat pemerintah dari pajak atau royalty dan retribusi tambang rakyat", ujarnya.

Terlebih, lanjut Gatot, tambang rakyat saat ini merupakan tempat bergantung sedikitnya 12 juta rakyat Indonesia, atau total dampak ekonomi langsung dan tidak langsung mencapai 32 juta orang, dengan sedikitnya 5 juta lapangan kerja yang lahir dari kegiatan tambang rakyat Indonesia. "Untuk itu APRI berani untuk bertanggung jawab mengambil peran mensejahterakan lebih dari 5 juta Kepala Keluarga (kurang lebih 20 juta jiwa) di seluruh Indonesia dalam 5-10 tahun", tandasnya.

Gatot berharap dukungan pemerintah kepada rakyat (tambang rakyat) dapat dimanifestasikan dengan mewajibkan seluruh BUMN untuk melibatkan (memberi kuota) tambang rakyat dalam pengadaan bahan-bahan tambang, seperti batu bara, bijih besi, mangaan, nikel, bauksit, timah, split, pasir, aspal, dll.

"Dengan dukungan pemerintah lewat semua kementerian terkait,omset tambang rakyat tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai Rp 200 trilium/tahun. Ini adalah jumlah yang sangat signifikan untuk benar-benar diurus oleh pemerintah/Negara", pungkas Gatot. (B/Ton)